Jimmi Pastikan Usulan Pokir DPRD Kutai Timur Tetap Terjaga

Bebaya.id, Sangatta – Jimmi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD periode 2019-2024 tetap terjaga dan tidak diabaikan. Ia mengungkapkan bahwa meski banyak usulan tersebut belum terealisasi, pihaknya akan berupaya agar aspirasi ini tidak hilang.

Jimmi menyatakan rencana DPRD untuk memanggil instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna menggali penyebab belum terealisasinya beberapa usulan prioritas.

“Ini bukan masalah usulan yang hilang, tapi lebih pada keterbatasan kemampuan pemerintah dalam merealisasikannya. Ada yang terwujud, ada juga yang belum. Ini menjadi PR terutama untuk dinas PU dan Perkim,” jelas Jimmi baru-baru ini.

Ia menambahkan bahwa DPRD akan meminta klarifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait kendala yang menghambat pelaksanaan usulan tersebut.

“Kebanyakan usulan yang disampaikan adalah infrastruktur. Ini yang perlu kita pertanyakan, apa kendalanya hingga belum terwujud?” tambahnya.

Jimmi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang ditampung dalam pokok-pokok pikiran DPRD adalah amanah yang harus diperjuangkan oleh para anggota Dewan.

“Permasalahan ini perlu dituntaskan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Jimmi juga menyatakan dukungan terhadap mantan anggota DPRD, Abdi Firdaus, yang berencana melaporkan TAPD ke KPK jika terdapat indikasi penyimpangan dalam penanganan usulan Pokir.

“Langkah itu baik sebagai bentuk pembelajaran bersama. Aspirasi masyarakat harus dihormati dan diproses sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Ia berharap, dengan pemanggilan instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak, aspirasi masyarakat bisa segera diwujudkan.

“Kami ingin memastikan seluruh usulan yang sudah diajukan dapat dilaksanakan demi kemakmuran masyarakat,” ujarnya.

Jimmi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar aspirasi masyarakat tidak terabaikan.

“Kami akan terus mengawasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan program-program yang sudah diamanatkan oleh DPRD,” tutupnya.(Lu/Adv)