Implementasi SIPADES 3.0, Dorong Transparansi Pengelolaan Aset Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan

Bebaya.id, Samarinda – Selama tiga hari berturut-turut, Grand Ballroom Hotel Aston Samarinda menjadi lokasi pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) penting bagi para aparatur desa. Sebanyak 350 Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (KAUR) umum dari 18 kecamatan se-Kutai Timur (Kutim) mengikuti bimtek yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan aset desa melalui aplikasi terbaru, SIPADES 3.0.

Ketua Lembaga Salam Gemilang Karya, Bambang Ismadi, menyebutkan bahwa pelatihan ini menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu I Ketut Sukadana dan Amrinsyah Darwis, untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai regulasi terkini dalam pengelolaan aset desa.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, yang dipimpin langsung oleh Kepala DPMDes Kutim M Basuni sebagai ketua panitia.

Membangun Kapasitas Desa dengan Investasi Jangka Panjang

Kepala DPMDes Kutim, M Basuni, menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pemerintahan desa. Ia mengingatkan bahwa pemerintah desa perlu memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Renja) yang berkelanjutan.

“Pelatihan ini adalah investasi jangka panjang, agar perangkat desa yang terlatih dapat mempertahankan standar kerja yang tinggi dan tidak mudah diganti,” tegasnya.

Basuni juga menyoroti bahwa pengelolaan aset desa harus dilihat sebagai sumber daya berkelanjutan yang mencakup laporan keuangan desa secara akurat. Dengan SIPADES 3.0, diharapkan data aset lama bisa dikonversi untuk tata kelola yang lebih optimal. “SIPADES bukan hanya aplikasi, tapi sebuah ilmu yang harus diterapkan oleh aparatur desa,” tambahnya.

SIPADES sebagai Alat Transparansi dan Akuntabilitas

SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa) adalah aplikasi pencatatan administrasi yang mencakup pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan aset desa. Versi terbaru, SIPADES 3.0, dilengkapi dengan fitur yang mempermudah kodefikasi dan labelisasi aset untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Aplikasi ini dirancang agar kepala desa dan perangkatnya dapat lebih mudah dan menyajikan laporan kekayaan desa, memanfaatkan secara optimal, dan meminimalkan risiko kehilangan aset.

“Aplikasi ini mendukung desa dalam menyajikan laporan aset secara akurat serta memaksimalkan pemanfaatan aset desa,” ucap salah satu narasumber.

Masukan dan Harapan dari Pjs Bupati Kutim

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim HM Agus Hari Kesuma yang hadir dalam acara penutupan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan bimtek ini. Ia berharap pelatihan seperti ini tidak hanya berfokus pada aplikasi, tetapi juga peningkatan kapasitas perangkat desa.

“Diperlukan juga studi tiru ke daerah yang sudah sukses menerapkan sistem ini. Setelah studi tiru, kita bisa mendapatkan intuisi yang akan memajukan daerah, bukan hanya dari segi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia,” ungkapnya.

Ia mencontohkan bagaimana potensi daerah dapat dimaksimalkan, seperti Tebing Breksi di Yogyakarta atau makam pemuka agama di daerah lainnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, kreativitas perangkat desa dapat menjadi kunci dalam meningkatkan PAD di daerah masing-masing.

Terkait usulan Kepala DPMDes untuk tidak mengganti perangkat desa yang telah terlatih, Pjs Bupati menyarankan agar disusun draft regulasi yang diajukan ke Pemerintah Pusat.

“Semua ini bergantung pada pemerintah pusat. Namun, insyaAllah, jika niat kita ikhlas, semuanya akan berjalan dengan baik,” katanya menutup sambutan dengan optimisme.

Pengalungan tanda peserta kepada dua perwakilan Sesdes dan KAUR menandai dimulainya transfer ilmu kali ini. Dengan bimtek ini, diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam pengelolaan aset desa secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan ini menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing.(Lu/Adv)