Kutim Konsolidasi Menjelang Pilkada 2024, Forkopimda dan Forkopimcam Berkomitmen Jaga Keamanan dan Stabilitas

Bebaya.id, Sangatta – Menyambut Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutim di Hotel Royal Victoria, Sangatta, pada Rabu (30/10/2024). Rakor bertema “Konsolidasi Forkopimda dengan Forkopimcam Menjelang Pilkada Kutim 2024” ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi semua pihak dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial yang mungkin muncul sebelum dan selama pelaksanaan pilkada.

Rakor yang dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK) ini dihadiri oleh berbagai pemimpin daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, serta perwakilan dari Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, Camat, Kapolsek, dan Danramil se-Kutim. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim selaku penyelenggara acara juga turut hadir bersama Badan Intelijen Nasional (BIN).

Konsolidasi dalam Mewujudkan Keamanan Pilkada

Dalam sambutannya, Pjs Bupati Kutim AHK menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga ketertiban dan menciptakan suasana kondusif menjelang pilkada.

“Setiap elemen harus meningkatkan peranannya, memperkuat silaturahmi, dan menyatukan visi demi suksesnya Pilkada Kutim 2024. Kami optimistis potensi kerawanan yang ada bisa diredam,” ujar AHK.

Potensi kerawanan telah dipetakan dengan cermat, termasuk masalah distribusi logistik, netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara), dan peran penyelenggara pemilu. AHK juga menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI, dan Polri adalah hal yang mutlak. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan semakin memperkuat langkah antisipasi ini.

Ketua DPRD Kutim, Jimmy, mengingatkan pentingnya menjaga netralitas pejabat daerah meskipun adanya dukungan terhadap pasangan calon sesuai dengan instruksi partai.

“Netralitas memang sering menjadi tantangan, terutama di Kutim, namun kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pilkada berjalan damai, terlebih lagi Kutim berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN),” katanya.

Persiapan Keamanan dan Distribusi Logistik

Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan melaporkan kesiapan aparat keamanan dengan melibatkan 414 personel Polres Kutim, ditambah 100 personel dari Polda dan Brimob. Pemilihan umum akan melibatkan 429.640 warga dan 297.994 daftar pemilih tetap yang tersebar di 18 kecamatan, 141 kelurahan/desa, dan 171 TPS, dengan titik rawan di sekitar 500 lokasi. 

Dua personel akan ditempatkan di setiap TPS di kawasan rawan untuk menjaga stabilitas. Kapolres mengingatkan agar masyarakat memverifikasi informasi yang beredar, agar tidak terjadi hoaks yang dapat memicu konflik.

Selain itu, Lanal Sangatta menjelaskan persiapan distribusi logistik melalui jalur laut, yang melibatkan 7 Pos AL, dan memastikan agar logistik sampai tepat waktu dengan perencanaan matang, memperhitungkan pasang surut air laut.

Tantangan Partisipasi Politik

Kodim 0909/KTM mencatat bahwa salah satu tantangan dalam demokrasi di Kutim adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat. Meskipun pilkada sebelumnya berjalan lancar, tantangan ini perlu diatasi dengan memberikan edukasi politik yang lebih luas. Ketua DPRD Kutim, Jimmy, juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih untuk menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas.

Rekomendasi dan Harapan untuk Keamanan Pilkada

Rakor ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, termasuk penambahan polsek dan koramil di kecamatan dengan fasilitas keamanan terbatas. Pjs Bupati Kutim juga mengusulkan kepada Kapolda untuk merekrut personel kepolisian lokal agar lebih siap ditempatkan di daerah terpencil.

“Semoga konsolidasi yang terbentuk ini dapat terus dipertahankan, dan Forkopimcam segera berkoordinasi dengan Forkopimda jika ada potensi kerawanan,” tandas Agus.

Dengan langkah-langkah antisipatif yang diambil dan konsolidasi yang terus diperkuat, seluruh pihak yakin bahwa Pilkada Kutim 2024 akan berlangsung aman dan lancar, mulai dari masa kampanye hingga pasca-pemungutan suara.(Lu/Adv)