Gelorakan Pilkada Berintegritas, Warga Kutim Didorong Jadi Pemilih Cerdas

Bebaya.id, Sangatta – Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bersih dan berintegritas, Pemuda Panca Marga (PPM) Kutai Timur (Kutim) menyelenggarakan diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Acara ini menjadi momentum penting bagi warga Kutim untuk memahami peran aktif mereka dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pilkada Kutim yang akan digelar pada 27 November 2024.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten, Ponieo Suryo Renggono, yang mewakili Pjs Bupati, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim, Aswadi.

Dalam pemaparannya, Aswadi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil, terutama di Kutim yang memiliki dinamika politik cukup beragam.

Pengawasan Terpadu di Seluruh Tingkatan

Aswadi menyampaikan bahwa Bawaslu Kutim telah menyiapkan jaringan pengawas di berbagai tingkatan, mulai dari kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS), untuk menjaga integritas Pilkada.

“Bawaslu memiliki pengawas di tingkat kecamatan, desa, dan TPS sesuai jumlah TPS di Kutai Timur,” ungkap Aswadi baru-baru ini.

Ia juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi memerlukan partisipasi publik untuk mengawal jalannya Pilkada yang bersih.

Tantangan Kaum Muda, Menjadi Pemilih Cerdas

Salah satu poin penting yang disampaikan Aswadi adalah ajakan kepada peserta, yang mayoritas merupakan mahasiswa dan pelajar, untuk menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas, menurutnya, adalah mereka yang mampu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda politik yang tidak sehat.

“Untuk jadi pemilih yang cerdas, contoh kecilnya adalah tidak mengenakan almamater pendidikan kalian dalam mengikuti kampanye. Karena secara tidak langsung akan membawa unsur sekolah atau lembaga pendidikan,” tegas Aswadi.

Ia mengingatkan bahwa keterlibatan institusi pendidikan dalam politik praktis dapat menimbulkan persepsi negatif. Serta mengaburkan batas antara lembaga pendidikan yang seharusnya netral dengan kepentingan politik. Mahasiswa dan pelajar juga diminta lebih selektif dalam menyerap informasi terkait Pilkada, terutama di era digital saat ini, apalagi hoaks dan ujaran kebencian mudah menyebar.

“Jangan menyebarkan informasi atau berita hoaks serta berbau SARA,” imbuhnya.

Hoaks, terutama yang menyangkut isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan), sangat berpotensi memecah belah masyarakat dan merusak proses demokrasi yang sedang dibangun.

Menjaga Integritas Demokrasi di Tengah Sebaran Hoaks

Pilkada di Indonesia, termasuk di Kutim, bukan hanya ajang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan cerminan dari kedewasaan politik masyarakat. Dalam konteks ini, Aswadi menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar dalam setiap Pilkada adalah penyebaran informasi yang tidak benar dan memicu kebencian. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, hoaks bisa dengan cepat menyebar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, menciptakan opini publik yang tidak sehat.

Bawaslu terus melakukan upaya untuk menekan penyebaran hoaks, termasuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya untuk menindak tegas pelaku penyebaran informasi palsu. Namun, Aswadi menekankan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam memerangi hoaks.

“Kami harap masyarakat bisa lebih bijak dalam memilah informasi. Jangan mudah percaya sebelum memverifikasi kebenarannya,” katanya.

Pemuda sebagai Pilar Demokrasi Masa Depan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemuda Panca Marga Kutim ini memberikan sinyal positif bahwa generasi muda mulai menyadari peran mereka sebagai pilar penting dalam menjaga demokrasi. Keterlibatan mahasiswa dan pelajar dalam diskusi ini menunjukkan bahwa kesadaran politik mereka kian matang dan siap untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Dalam penutupnya, Aswadi menegaskan bahwa hanya dengan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk kaum muda, Pilkada yang bersih, jujur, dan berintegritas dapat diwujudkan.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga Pilkada semakin meningkat. Karena demokrasi yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Tentu saja, harapan terbesar dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pilkada yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bebas dari intervensi dan kepentingan politik yang merusak. Mahasiswa dan pelajar, sebagai bagian dari generasi masa depan, diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi yang lebih baik.(Lu/Adv)