Ditetapkan sebagai Duta Tamasya Nasional, Bupati Kutim Siap Percepat Penurunan Stunting

Bebaya.id, Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, dan Ketua TP-PKK Kutim, Siti Robiah, membahas strategi dan tantangan baru sebagai Duta Tamasya Nasional dalam program percepatan penurunan stunting. Hal ini disampaikan dalam Podcast Bangga Kencana bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi B, yang digelar di ruang Multimedia, Kantor DPPKB Kutim, Kamis (5/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ardiansyah menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka stunting dari 29% pada 2023 menjadi 20,6% pada 2024 merupakan buah dari kolaborasi semua pihak.

“Ini hasil kerja luar biasa antara DPPKB, desa, RT, perangkat daerah, bahkan kepala desa yang menjadi orang tua asuh. Kami akan menerbitkan surat edaran untuk mendorong kolaborasi lebih luas dengan perusahaan dan stakeholder lainnya,” ujar Ardiansyah.

Peran PKK dalam Pengasuhan Anak
Ketua TP-PKK Kutim, Siti Robiah, turut menjelaskan bahwa TP-PKK telah lama aktif dalam pengasuhan anak melalui Tempat Penitipan Anak (TPA) yang tersebar di berbagai lokasi seperti kantor PKK dan TK Pembina Kecamatan. Meski beberapa TPA belum tercatat secara resmi di Dinas Pendidikan, Robiah menegaskan hal ini mencerminkan komitmen TP-PKK dalam mendukung tumbuh kembang anak.

“Kami memang tidak lagi menjalankan program dari Badan Ketahanan Pangan karena sudah dihapus dari kurikulum PKK. Tapi TPA tetap kami kelola sebagai bagian dari peran PKK dalam mendukung anak dan keluarga,” ujarnya.

Fokus DPPKB: Standardisasi TPA dan Program PMT
Sementara itu, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menyambut baik pengukuhan Bupati dan Ketua TP-PKK sebagai Duta Tamasya Nasional. Ia menyampaikan bahwa dari data pokok pendidikan (Dapodik), hanya terdapat tujuh TPA resmi di Kutim, sementara TPA lainnya berada di bawah pengelolaan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, serta pengelolaan terbatas di tingkat provinsi.

“DPPKB akan memprioritaskan standardisasi operasional TPA dan melakukan monitoring langsung ke lapangan, khususnya ke perusahaan besar seperti PT DSN yang memiliki banyak TPA,” jelasnya.

Selain itu, DPPKB juga akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar implementasi Program Tamasya tak hanya berhenti di peluncuran. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gratis akan difokuskan kepada anak-anak dari keluarga berisiko stunting.

“Data tumbuh kembang akan kami integrasikan ke Sing ELSIMIL dan aplikasi stunting guna memastikan pemantauan berjalan maksimal,” tutup Junaidi.