Kutim Siapkan 5 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat, Seluruh Pembangunan Didanai Pemerintah Pusat

Bebaya.id, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR), program pendidikan inklusif hasil kolaborasi antara Pemkab Kutim dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di wilayah Kutim.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukan kajian kelayakan terhadap lahan seluas 5 hektare di kawasan Jalan Simono, Sangatta Utara, yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan.

“Alhamdulillah, untuk Sekolah Rakyat sudah difasilitasi oleh Bapak Plt Asisten I (Pemkesra) dalam pencarian lahan. Saat ini sedang dalam proses kajian oleh masing-masing perangkat daerah,” ujar Ernata saat ditemui di halaman Kantor Bupati Kutim, Senin (10/11/2025).

Kajian tersebut melibatkan lintas instansi, antara lain Dinas PUPR, Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasilnya akan dikompilasi untuk menentukan kelayakan teknis lahan sebelum diserahkan kepada pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Ernata menegaskan bahwa Dinsos Kutim berperan sebagai fasilitator dan sekretariat daerah yang menyiapkan lahan hingga tahap pematangan serta melakukan verifikasi calon siswa.
Sementara itu, seluruh biaya pembangunan fisik SR akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kemensos RI.

“Sekolah Rakyat ini merupakan program pusat. Kita hanya menyiapkan lahannya, termasuk pematangannya. Untuk pembangunan fisik, sepenuhnya dibiayai oleh pusat,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat menargetkan sekitar 15 ribu calon siswa, mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, Dinsos Kutim akan melakukan verifikasi faktual guna memastikan kesediaan anak dan orang tua mengikuti program pendidikan berasrama tersebut.

“Dari 15 ribu data itu akan kita verbal satu per satu. Tidak semuanya langsung bersedia, karena sebagian orang tua masih ragu atau belum mengizinkan anaknya tinggal di asrama,” jelas Ernata.

Rencananya, Sekolah Rakyat akan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang menampung jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kompleks. Fasilitasnya mencakup ruang belajar, kantor administrasi, asrama, hingga lapangan olahraga.
Kebutuhan minimal lahan untuk fasilitas dasar adalah 5 hektare, sedangkan lahan ideal mencapai 8,5 hektare agar fasilitas pendidikan dapat lebih lengkap, termasuk tiga jenis lapangan olahraga (kecil, sedang, dan besar).

Setelah seluruh kajian kelayakan rampung di tingkat daerah, hasilnya akan diserahkan kepada Kemensos RI dan Kementerian PUPR untuk dilakukan survei serta peninjauan akhir.

“Kedua kementerian tersebut nantinya akan memastikan kelayakan final sebelum pembangunan fisik dimulai oleh pemerintah pusat,” tutup Ernata.(Adv)