Rakor TPID Kutim Perkuat Antisipasi Kebutuhan Pangan dan Stabilitas Harga Jelang Nataru 2026
Bebaya.id, Kutai Timur – Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kegiatan tersebut berfokus pada penguatan sinergi dan kerja sama antar daerah untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan dan barang kebutuhan pokok di akhir tahun.
Pemkab Kutim mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, pada Senin (17/11/2025).
Peningkatan permintaan menjelang akhir tahun dinilai berpotensi menimbulkan tekanan inflasi jika tidak diantisipasi secara tepat. Karena itu, rakor menjadi momentum penting untuk memastikan kecukupan stok, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga di seluruh wilayah Kutim.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor, yang mewakili Bupati Kutim, menegaskan bahwa rakor ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Nataru.
“Rapat ini adalah upaya strategis agar masyarakat Kutim dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 dengan aman, nyaman, dan tanpa gejolak harga maupun gangguan pasokan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Bagian Perekonomian Setkab Kutim sebagai penggagas kegiatan serta TPID Kutim yang dinilai konsisten melakukan pemantauan harga dan operasi pasar.
“Peran TPID sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi menjelang Nataru,” tegasnya.
Dalam arahannya, Noviari kembali menekankan pentingnya penerapan Strategi 4K, yang meliputi:
- Keterjangkauan Harga
Pemkab Kutim meminta penguatan operasi pasar, kemungkinan pemberian subsidi ongkos distribusi, serta pengawasan harga harian. Dinas Perdagangan bersama Bagian Perekonomian diminta melakukan monitoring intensif agar harga tetap berada dalam batas wajar.
- Ketersediaan Pasokan
Bulog, distributor, dan pelaku usaha diminta menyiapkan stok lebih awal. Ia juga menyoroti pentingnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai instrumen menjaga kesinambungan suplai, menekan fluktuasi harga, dan meningkatkan efisiensi distribusi.
“Saya minta Bagian Perekonomian, Dinas Perdagangan, serta TPID Kutim memperkuat koordinasi dengan daerah pemasok, memperbarui perjanjian KAD, serta membangun mekanisme monitoring pasokan lintas wilayah yang lebih responsif,” ujarnya.
- Kelancaran Distribusi
Dinas Perhubungan, Satlantas, dan perangkat lapangan diminta memastikan kelancaran jalur distribusi dari aspek cuaca, kondisi infrastruktur, hingga tata kelola angkutan.
- Komunikasi yang Efektif
Ia menegaskan perlunya penyampaian informasi harga dan stok secara cepat, akurat, dan transparan untuk mencegah simpang siur informasi di masyarakat.
Rakor ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang penguatan ketahanan pangan Kutim. Penguatan KAD disebut sebagai investasi penting dalam membangun buffer supply atau cadangan regional dan melindungi masyarakat dari risiko gejolak harga akibat cuaca ekstrem, keterbatasan produksi, maupun hambatan transportasi.
“Kita ingin memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan pasar berjalan sehat,” tegasnya.
Ia menutup arahannya dengan optimisme bahwa sinergi lintas sektor mampu mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga selama Nataru 2026.
Rakor ini turut dihadiri perangkat daerah terkait, TPID, Forkopimda, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya.(Adv)
Tinggalkan Balasan