Rp 91,7 Miliar untuk Infrastruktur Telen, Aidil Fitri Kawal Jembatan dan Jalan Masuk Tahun Jamak

Bebaya.id, Kutai Timur – Upaya panjang anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Aidil Fitri, untuk memajukan infrastruktur dasar di Kecamatan Telen akhirnya menunjukkan hasil nyata. Dua proyek vital kini resmi masuk dalam skema pembangunan tahun jamak (Multi Years Contract/MYC), yakni pembangunan jembatan penghubung desa serta peningkatan Jalan Poros Simpang Baturedi.

Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp91,7 miliar. Rinciannya, Rp36,7 miliar dialokasikan untuk pembangunan jembatan penghubung Desa Long Melah–Marah Haloq yang akan dikerjakan dalam dua tahap, sementara Rp55 miliar ditujukan bagi perbaikan akses jalan utama sepanjang enam kilometer pada ruas Simpang Baturedi.

Aidil Fitri menegaskan bahwa Telen merupakan satu-satunya wilayah di Dapil 4 yang masih terfragmentasi karena terbagi oleh dua sungai besar, yakni Sungai Telen dan Sungai Marah. Kondisi tersebut menyebabkan delapan desa sulit terhubung, membuat aktivitas ekonomi masyarakat tidak bergerak optimal.

“Selama ini masyarakat sangat bergantung pada feri. Akibatnya biaya angkut tinggi, harga komoditas naik, dan hasil perkebunan tidak bisa bersaing dengan daerah lain,” tegas Aidil Fitri. Ia mencontohkan selisih harga LPG 12 kg di Telen yang bisa mencapai Rp290.000, jauh lebih mahal dibanding Muara Wahau yang hanya sekitar Rp230.000.

Selain persoalan ekonomi, penggunaan feri juga menyimpan risiko keselamatan serta tidak bisa beroperasi sepanjang waktu. Karena itu ia berharap pembangunan dapat dimulai pada awal 2026 sesuai kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah.

Politisi PKS tersebut juga menyoroti urgensi penyelesaian Jalan Poros Simpang Baturedi yang kini menjadi satu-satunya harapan masyarakat. Ironisnya, karena kerusakan jalan milik pemerintah, warga selama ini justru terpaksa menggunakan jalan milik perusahaan sawit. Saat curah hujan tinggi, akses di kilometer 3 kerap terputus dan menyebabkan desa terisolasi.

“Jangan sampai pemerintah tidak punya aksesnya sendiri. Jalan dan jembatan ini kebutuhan dasar, dan masyarakat sudah menunggu terlalu lama,” tegasnya.

Kendati demikian, pembangunan jalan masih menghadapi kendala status lahan yang masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Aidil Fitri menekankan pemerintah perlu mempercepat proses pelepasan agar proyek bisa berjalan tanpa hambatan.

Ia berharap dengan terealisasinya kedua proyek tersebut, kesenjangan pembangunan antara Telen dan kecamatan lain di Kutim dapat ditekan secara signifikan. Selain membuka konektivitas antardesa, pembangunan ini dinilai mampu menjadi starter utama tumbuhnya ekonomi baru dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Dengan dimulainya proyek tahun jamak 2026–2027 ini, saya optimis akses darat akan terbuka, mobilitas lancar, dan masyarakat merasakan manfaatnya langsung,” pungkas Aidil Fitri.