Usai Rakor dengan Tito Karnavian, Ardiansyah Sulaiman Dorong Percepatan Program Ekonomi di Kutim

Bebaya.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mengupayakan langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika perekonomian global. Sejumlah program prioritas pun mulai dipercepat agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (09/03/2026). Rakor yang berlangsung dari ruang Zoom Diskominfo Staper Kutim itu diikuti oleh para kepala daerah se-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran daerah serta penguatan daya beli masyarakat. Hingga awal Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat baru mencapai sekitar 8,13 persen.

Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memperkuat koordinasi agar sinkronisasi data pendapatan dan belanja dapat segera diselesaikan, sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

“Kita perlu memastikan data pendapatan dan belanja benar-benar terintegrasi agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah lebih tepat sasaran,” ujar Ardiansyah.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian utama. Bupati meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memperluas pelaksanaan pasar murah di berbagai wilayah Kutim guna menjaga ketersediaan bahan pokok serta menekan potensi kenaikan harga.

“Pasar murah harus segera digelar lebih luas, disertai pemantauan harga eceran secara detail agar stabilitas pasar tetap terjaga,” tambahnya.

Selain itu, sektor infrastruktur juga mendapat perhatian. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta mempercepat perbaikan sejumlah jalur utama melalui skema swakelola, terutama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta hingga Bukit Pelangi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat.

Di bidang perumahan, pemerintah daerah juga berupaya menyelaraskan program 1.000 Rumah Kutim dengan program nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Sinergi antara APBD dan APBN diharapkan dapat membuka peluang dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Selain isu ekonomi dan pembangunan, potensi bencana juga menjadi perhatian. Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemungkinan terjadinya fenomena hidrometeorologi hingga Juni mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta meningkatkan koordinasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi.

“Koordinasi di lapangan harus terus diperkuat agar kita siap menghadapi potensi bencana dan memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkas Ardiansyah.

Turut mendampingi Bupati dalam rakor tersebut, Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kepala DTPHP Dyah Ratnaningrum, Kepala Disperindag Nora Ramadhani, serta unsur perangkat daerah terkait dan Forkopimda.