Wabup Mahyunadi Hadiri Rakornas Kepegawaian 2025, BKN Dorong Reformasi Manajemen Talenta ASN

Bebaya.id, Kutai Timur – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan komitmennya mempercepat reformasi birokrasi melalui penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) berbasis data dan kebutuhan nasional. Fokus tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025).

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa Rakornas Kepegawaian tahun ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk menjawab tantangan sektor publik, mulai dari pelayanan sosial, ketahanan pangan, hingga transformasi digital.

“Rakornas tahun ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan percepatan reformasi manajemen ASN untuk mendukung prioritas pembangunan nasional,” ujar Zudan.

Ia menekankan bahwa pengambilan keputusan berbasis data talenta ASN menjadi kunci dalam mempercepat mobilitas SDM yang adaptif dan responsif. Salah satu kebijakan strategis yang turut mengemuka adalah usulan perubahan mekanisme pelantikan pejabat eselon II.

“Dalam konsep yang diusulkan, pelantikan pejabat tinggi pratama direncanakan dilakukan langsung oleh Presiden,” tegasnya.

Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, yang hadir bersama Kepala BKPSDM Misliansyah, menilai kebijakan tersebut merupakan terobosan besar bagi pengembangan karier ASN di daerah.

“Ke depan, pejabat eselon II bisa berkarya di seluruh Indonesia. Tidak mustahil pejabat dari Kutim bertugas di kementerian atau daerah lain. Ini terobosan penting bagi penguatan profesionalisme ASN,” jelasnya.

Meski demikian, Mahyunadi mengakui kebijakan tersebut dapat mengurangi fleksibilitas kepala daerah dalam mempertahankan SDM unggulan. Namun, ia menilai manfaatnya jauh lebih besar bagi peningkatan kualitas birokrasi secara nasional.

Selain isu manajemen ASN, Rakornas juga menghadirkan paparan dari Menteri Pertanian dan Menteri Sosial terkait strategi pembangunan prioritas. Menurut Mahyunadi, materi tersebut sangat relevan untuk diadaptasi oleh pemerintah daerah.

“Paparan para menteri membuka wawasan baru bagi kami untuk menyelaraskan pembangunan Kutim dengan kebijakan nasional. Banyak peluang yang bisa kita sinergikan, terutama di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

Ia berharap rekomendasi dan arahan dari Rakornas dapat diimplementasikan di daerah agar pembangunan Kutim berjalan sejalan dengan prioritas pusat.

Rakornas Kepegawaian 2025 turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan BKN Award 2025 yang diberikan kepada instansi pemerintah dalam empat kategori, yaitu Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, dan Pengelolaan Layanan Kepegawaian.(Adv)