Sekda Kutai Timur Klarifikasi Isu APBD, Tegaskan Tidak Ada Penghilangan Anggaran

Bebaya.id, Sangatta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hilang, melainkan tengah dibahas sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi berbagai isu yang beredar di masyarakat mengenai pengelolaan anggaran daerah.

“APBD itu tidak hilang, kita hanya sedang membahas program-program yang telah dirancang. Kami tidak membicarakan siapa yang mengelola, tetapi lebih pada proses panjang yang harus dilalui, termasuk melalui rapat paripurna,” ujar Rizali Hadi saat ditemui awak media beberapa waktu lalu.

Rizali menambahkan bahwa tidak ada pihak yang memiliki hak untuk menghilangkan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

“Tidak ada yang berhak menghilangkan program orang. Semua program yang diajukan tetap diperhitungkan dalam perencanaan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa setiap program yang ada berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Program-program tersebut selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Program-program tersebut dimulai dari Musrenbang dan reses, lalu masuk ke dalam RKPD. Meski RKPD bisa mencakup anggaran yang besar, namun kemampuan APBD kita tentu terbatas,” jelasnya.

Rizali juga menekankan bahwa ada beberapa program yang mungkin tidak terakomodasi dalam APBD, dan hal tersebut merupakan bagian dari proses pengelolaan anggaran yang wajar.

“Memang ada program yang tidak terakomodir, tetapi ini adalah hal biasa dalam pengelolaan anggaran yang harus kita hadapi,” kata Rizali.

Setiap program yang telah disusun akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut.

“Setiap SKPD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program yang sudah ditetapkan. Mereka yang akan melaksanakan sesuai dengan kapasitas yang ada,” tambahnya.

Rizali berharap masyarakat dapat lebih memahami bahwa pengelolaan APBD adalah sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pihak dan pertimbangan.

“Kami berharap masyarakat bisa lebih memahami bahwa pengelolaan anggaran adalah proses yang rumit dan membutuhkan banyak pertimbangan serta koordinasi antara berbagai pihak,” tutupnya.(Str/Lu/Adv)