
Pemkab Kutim Gandeng FMIPA UNY Susun Masterplan TIK, Percepat Transformasi Digital Daerah
Bebaya.id, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat langkah menuju pemerintahan digital yang modern dan terintegrasi. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper), Pemkab Kutim resmi menggandeng tim tenaga ahli dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta (FMIPA UNY) untuk menyusun Masterplan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Kutim.
Kolaborasi strategis ini diawali dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pendahuluan yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (3/11/2025). Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman. Turut hadir unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan dari PLN, Telkom, Telkomsel, dan Indosat.
Wabup Mahyunadi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Diskominfo Staper yang melibatkan akademisi dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis ini. Ia menilai kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, kampus, dan pelaku industri telekomunikasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan digital yang terarah dan berkelanjutan.
“Kerja sama dengan FMIPA UNY ini sangat strategis. Pemerintah daerah membutuhkan panduan ilmiah dan terukur agar pembangunan digital Kutim tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi selaras dengan visi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Mahyunadi.
Ia menambahkan, masterplan ini diharapkan menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan berbasis data, serta mendukung terwujudnya Kutim Hebat, Desa Hebat, Kota Hebat yang sejalan dengan visi Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.
“Kegiatan seperti ini seharusnya dilakukan sejak awal agar bisa masuk dalam perencanaan tahun 2026. Namun saya berharap hasilnya nanti bisa menjadi acuan bersama untuk mempercepat pemerataan digitalisasi di seluruh wilayah Kutim,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menjelaskan bahwa penyusunan Masterplan Infrastruktur TIK ini merupakan fondasi penting dalam mendukung implementasi 50 program prioritas Pemkab Kutim. Dokumen ini, kata Ronny, akan menjadi peta jalan pembangunan digital yang berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil.
“Kami ingin memastikan setiap program pembangunan—baik digital maupun konvensional—dapat saling terintegrasi. Dengan dukungan keilmuan dari FMIPA UNY, masterplan ini akan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan mampu menjawab tantangan digitalisasi daerah dalam jangka panjang,” terangnya.
Lebih lanjut, Ronny menegaskan bahwa masterplan ini tidak hanya sekadar dokumen formalitas, tetapi akan menjadi alat kendali kebijakan yang memastikan setiap program dan belanja TIK memiliki arah jelas, indikator keberhasilan, serta dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin mengubah pola kerja dari berbasis proyek menjadi berbasis sistem dan hasil. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rancangan Masterplan Infrastruktur TIK Kutim nantinya akan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pembangunan jaringan infrastruktur, penguatan sistem data dan keamanan informasi, hingga pengelolaan layanan publik digital yang terintegrasi.
Dalam konteks yang lebih luas, kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Kutim untuk memperkuat prinsip good governance melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi, menurut Ronny, bukan hanya soal perangkat, tetapi juga perubahan pola pikir dan tata kerja pemerintahan.
“Kita ingin setiap kebijakan digital di Kutim berbasis pada kebutuhan masyarakat dan mampu memperluas akses informasi hingga ke pelosok desa. Digitalisasi harus menjadi jembatan untuk pelayanan publik yang cepat, tepat, dan merata,” tegasnya.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk menjadikan Masterplan Infrastruktur TIK sebagai dokumen acuan utama pembangunan digital daerah. Dengan dukungan akademisi FMIPA UNY dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Kutim optimistis mampu mempercepat langkah menuju pemerintahan berbasis digital yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
FGD ini menjadi tonggak awal bagi lahirnya perencanaan digital yang visioner—sekaligus bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri adalah kunci membawa Kutim menuju masa depan yang lebih cerdas dan terhubung.(Adv)

Tinggalkan Balasan