Fraksi Demokrat Kutai Timur: APBD 2025 Harus Prioritaskan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat!

Bebaya.id, Sangatta – Pandi Wiarto, juru bicara Fraksi Partai Demokrat, memberikan pandangan umum terkait Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur untuk tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pandi menekankan pentingnya APBD yang didorong oleh visi misi Bupati serta berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami percaya bahwa APBD yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat akan membawa perubahan positif bagi daerah,” ungkap Pandi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 pada masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024). Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur, Poniso Surryo Renggono, serta 23 anggota dewan dan perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Pandi menambahkan bahwa fokus pada program yang memperkuat kesejahteraan masyarakat sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun yang akan datang.

Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah yang optimis dengan estimasi kenaikan pendapatan daerah pada tahun 2025 yang mencapai 11,151 triliun.

“Kami sangat mengapresiasi estimasi pendapatan yang sangat signifikan ini, sebuah pencapaian luar biasa untuk kabupaten kami,” ujarnya.

Namun, Pandi mengingatkan agar pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

“Kami mendorong pemerintah untuk lebih aktif menggali potensi lokal yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah,” katanya.

Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Kami yakin, dengan memanfaatkan potensi lokal, Kutai Timur akan lebih mandiri secara ekonomi,” tambahnya.

Fraksi Demokrat juga berharap agar pemerintah daerah memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.

Dengan semangat sinergi, Fraksi Partai Demokrat berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pemerintah dalam menyusun APBD yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus mengawasi proses ini agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat,” tutupnya.(Adv)