Breaking News

APBD Perubahan PPU 2026 Disepakati, Belanja Daerah Capai Rp1,98 Triliun

MINBAYA Editor Bebaya.id 1

Bebaya.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bersama DPRD PPU menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD PPU, Rabu (30/9/2026).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan pengetokan palu bersama sebagai tanda persetujuan terhadap perubahan postur anggaran daerah. Dalam kesepakatan itu, APBD Perubahan PPU 2026 ditetapkan dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,99 triliun.

Berdasarkan struktur anggaran yang telah disepakati, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.990.964.505.695. Pendapatan tersebut masih didominasi dana transfer yang mencapai sekitar Rp1,756 triliun.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar Rp210,91 miliar. Adapun komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar Rp23,61 miliar.

Bupati PPU Mudyat mengatakan, pengesahan APBD Perubahan 2026 merupakan hasil pembahasan dan koordinasi antara pemerintah daerah bersama DPRD. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam melanjutkan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran.

“Pendapatan daerah sebesar Rp1.990.964.505.695, dengan pendapatan transfer menjadi komponen terbesar, kemudian PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” kata Mudyat.

Dari sisi belanja, Pemkab PPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.985.198.748.728. Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, APBD Perubahan 2026 mencatat surplus sekitar Rp5,77 miliar.

Mudyat menilai, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, anggaran yang telah disepakati perlu diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sekaligus menjaga aktivitas perekonomian daerah. Pemerintah daerah juga berkepentingan memastikan kebijakan anggaran memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, Mudyat meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti program yang telah masuk dalam APBD Perubahan 2026. Pelaksanaan kegiatan, kata dia, harus dilakukan secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara cermat mengingat waktu pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran relatif terbatas.

“Pengawasan penggunaan anggaran harus diperketat agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat,” tegas Mudyat.

Dengan disepakatinya APBD Perubahan 2026, Pemkab PPU selanjutnya memiliki dasar anggaran untuk melanjutkan pelaksanaan berbagai program prioritas daerah hingga penghujung tahun. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjaga agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat PPU.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini