Breaking News

Ketua DPRD Kukar Minta Bantuan Seragam Gratis Jangkau Madrasah dan Sekolah Swasta

MINBAYA webadmin

Bebaya.id, Tenggarong — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta pemerintah daerah mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan seragam sekolah gratis agar lebih merata dan tepat sasaran. Ia menilai seluruh peserta didik berhak memperoleh kesempatan yang sama tanpa dibatasi status maupun jenis lembaga pendidikan.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul adanya aduan dari sejumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang menilai belum mendapatkan akses optimal terhadap program bantuan seragam sekolah.

Ahmad Yani menegaskan, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan bantuan pendidikan tidak hanya menjangkau sekolah negeri, tetapi juga memperhatikan sekolah swasta dan madrasah yang memiliki kebutuhan serupa.

“Kita minta Pemkab Kukar lebih memperhatikan sekolah swasta dan madrasah, tidak boleh diskriminatif terhadap status maupun jenis lembaga pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, status kelembagaan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi siswa untuk memperoleh bantuan. Selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, peserta didik dari berbagai satuan pendidikan harus mendapatkan kesempatan yang setara.

Ia juga mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan penyesuaian mekanisme penyaluran, termasuk kemungkinan penambahan kuota apabila alokasi yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh siswa yang memenuhi kriteria.

“Kalau memang di situ ada hak mereka, mekanismenya harus diatur seperti penambahan kuota. Semua harus mendapatkan bantuan, baik dari tingkat SD sampai SMP, negeri maupun swasta,” tegasnya.

Selain pemerataan penerima, Ahmad Yani turut menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dalam menentukan prioritas bantuan. Menurutnya, program seragam gratis akan lebih efektif apabila diberikan terlebih dahulu kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Sementara itu, keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi dinilai dapat memenuhi kebutuhan seragam secara mandiri. Dengan pendekatan tersebut, anggaran pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membantu kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Siswa dari keluarga kurang mampu harusnya ditempatkan sebagai prioritas untuk menerima bantuan itu, sementara keluarga yang tergolong mampu diimbau untuk memenuhi kebutuhan seragam secara mandiri,” terangnya.

Ahmad Yani menjelaskan, evaluasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk masukan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan program bantuan pendidikan semakin baik.

Ia berharap Pemkab Kukar segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui evaluasi data penerima, pemerataan kuota, serta penyempurnaan mekanisme distribusi bantuan.

Menurutnya, pemerataan akses pendidikan tidak cukup hanya diwujudkan melalui ketersediaan fasilitas belajar, tetapi juga perlu didukung kebijakan yang memperhatikan kebutuhan seluruh peserta didik.

Dengan demikian, program seragam sekolah gratis diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, tanpa mengesampingkan siswa dari sekolah swasta maupun madrasah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini