Breaking News

Pemadaman Listrik Berulang, DPRD Kukar Bakal Panggil Manajemen PLN

MINBAYA webadmin

Bebaya.id, Tenggarong — Keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi berulang kali tanpa pemberitahuan memadai mendapat perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Manajemen PT PLN (Persero) berencana kembali dipanggil untuk memberikan penjelasan sekaligus mencari solusi atas persoalan kelistrikan yang dikeluhkan warga.

Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mengatakan persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, keandalan pasokan listrik harus diimbangi dengan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada pelanggan.

Ia menilai masyarakat selama ini dituntut memenuhi kewajiban pembayaran tagihan listrik tepat waktu. Namun, kewajiban tersebut semestinya berjalan seimbang dengan pelayanan yang dapat diandalkan, termasuk kepastian pasokan dan informasi ketika terjadi gangguan.

“Masyarakat dituntut disiplin melunasi tagihan tepat waktu, ada sanksi denda kalau terlambat. Tapi kewajiban ini tidak diimbangi dengan kepastian pasokan listrik maupun informasi saat terjadi gangguan,” ujarnya.

Desman menyebut, keluhan warga bukan semata-mata berkaitan dengan terhentinya aliran listrik, tetapi juga minimnya informasi mengenai penyebab dan durasi pemadaman. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan rumah tangga, usaha, dan pekerjaan.

Menanggapi persoalan tersebut, DPRD Kukar berencana kembali memanggil pihak PLN melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP). Langkah ini diharapkan menjadi ruang bagi pihak perusahaan untuk menjelaskan kondisi kelistrikan sekaligus memaparkan upaya penanganan yang telah dan akan dilakukan.

“Kita akan panggil lagi pihak PLN, minta mereka berikan penjelasan terkait persoalan-persoalan yang terjadi di Kukar,” tegas Desman, Senin (16/11/2026).

Dalam rencana pertemuan tersebut, DPRD ingin memperoleh penjelasan mengenai penyebab gangguan listrik di sejumlah wilayah Kukar, langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Desman menegaskan, persoalan pelayanan kelistrikan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian. Sebagai penyedia layanan publik, PLN diharapkan mampu memberikan penjelasan yang transparan dan bertanggung jawab terhadap berbagai keluhan pelanggan.

“PLN harus bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini tidak ada solusi yang jelas,” tuntutnya.

Ia berharap pemanggilan manajemen PLN nantinya tidak hanya menghasilkan penjelasan, tetapi juga melahirkan langkah perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, kepastian pasokan listrik, keterbukaan informasi, serta respons cepat terhadap gangguan merupakan bagian penting dari pelayanan yang harus dipenuhi.

Melalui rencana RDP tersebut, DPRD Kukar berharap komunikasi antara PLN dan masyarakat semakin terbuka, sekaligus mendorong peningkatan keandalan jaringan listrik di wilayah Kutai Kartanegara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini