BKPSDM Kutim Dorong Optimalisasi Peran ASN dan Penguatan Meritokrasi

Bebaya.id, Kutai Timur – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini dihadapkan pada penugasan yang semakin strategis, baik dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan peran ASN sebagai penggerak pembangunan, tidak terbatas pada fungsi administratif semata.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Misliansyah, mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial meminta dukungan ASN—baik PNS maupun PPPK—dalam memperkuat operasional Koperasi Merah Putih di tingkat kecamatan dan desa.

“Koperasi Merah Putih akan memanfaatkan sumber daya ASN daerah. Kami di kabupaten telah mulai menyiapkan personel untuk mendukung pengelolaan koperasi desa,” ujar Misliansyah saat ditemui usai menghadiri Rakor Kepegawaian BKN di Ballroom Lantai L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025). Ia turut mendampingi Wakil Bupati Kutim pada agenda tersebut.

Pria yang akrab disapa Ancah itu menjelaskan, keterlibatan ASN diharapkan mampu memperkuat tata kelola koperasi, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang lebih berkelanjutan. “Peran aktif ASN menjadi bagian dari upaya memperkuat pondasi program sosial dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain penugasan tersebut, BKPSDM Kutim juga menegaskan komitmen memperkuat penerapan meritokrasi dalam proses penempatan dan promosi jabatan. Misliansyah menyoroti masih adanya ASN yang belum menunjukkan kinerja optimal sehingga berpotensi memperlambat pelaksanaan program daerah.

“Ada ASN yang bekerja lamban, padahal mekanisme kerjanya sudah dijelaskan. Sementara tuntutan masyarakat mengharuskan kita bergerak cepat,” tegasnya.

Untuk itu, BKPSDM akan memperketat evaluasi kinerja individu sekaligus memastikan seleksi pejabat ke depan benar-benar berbasis kemampuan teknis dan profesionalisme. “Kami ingin memastikan prinsip the right man in the right place diterapkan secara konsisten, agar agenda pembangunan daerah tidak terhambat oleh penempatan yang kurang tepat,” tutupnya.(Adv)