Kemendagri Dorong Percepatan Serapan APBD, Pemkab Kutim Optimistis Capai Target Akhir Tahun

Bebaya.id, Kutai Timur – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi secara virtual untuk membahas percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia, Senin (17/11/2025). Dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Mahyunadi mengikuti rapat tersebut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan bahwa meski capaian pendapatan daerah secara nasional masih tergolong baik, realisasi belanja justru berada pada angka yang rendah.

“Rata-rata realisasi belanja baru sekitar 60 persen, padahal waktu tersisa hanya satu bulan. Saya minta masing-masing daerah segera mengidentifikasi langkah-langkah percepatan dan melakukan koordinasi agar capaian belanja minimal setara tahun 2024 yang berada di angka 92 persen,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa rendahnya serapan anggaran harus dijadikan catatan penting agar perencanaan dapat dilakukan lebih matang sejak awal tahun dan tidak menumpuk pada akhir periode anggaran.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya pola penyerapan anggaran yang terukur sejak awal tahun. Ia menginstruksikan agar mulai 2026 pemerintah daerah menerapkan pola penyerapan 20 persen pada triwulan pertama, kemudian 30 persen pada masing-masing triwulan berikutnya.

“Perlu ada realisasi sejak awal agar uang pemerintah beredar di masyarakat. Dampaknya konsumsi meningkat, pembangunan dimulai lebih cepat, dan pelayanan publik berjalan lebih optimal. Jika ini konsisten, partisipasi serta kepercayaan masyarakat juga akan semakin baik,” ujarnya.

Agus Fatoni juga meminta pemerintah daerah memperbarui laporan realisasi APBD secara mingguan dan menyampaikannya ke Kemendagri untuk bahan evaluasi. Daerah diminta lebih kreatif dalam merumuskan belanja dan mengoptimalkan pendapatan.

Menutup rapat, Sekjen Kemendagri kembali menekankan pentingnya monitoring langsung oleh kepala daerah agar pola serapan anggaran pada 2026 dapat lebih baik.

Usai rapat, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyatakan bahwa Pemkab Kutim siap menindaklanjuti arahan Kemendagri tersebut. Saat ini, realisasi APBD Kutim berada di kisaran 55 persen.

“Faktanya kita baru berada pada angka 55 persen, tetapi kami optimistis. Semua proyek kini berjalan bersamaan, sehingga kami yakin serapan minimal dapat mencapai 95 persen pada akhir tahun,” jelas Mahyunadi.

Ia menambahkan bahwa sejumlah kegiatan lama masih dalam proses penyelesaian pembayaran, sementara kegiatan yang baru ditetapkan melalui APBD Perubahan juga telah berjalan secara paralel.

“Semuanya merupakan kegiatan prioritas. Karena itu kami optimis realisasi anggaran dapat dimaksimalkan,” tegasnya.

Pemkab Kutim menegaskan komitmen untuk mempercepat serapan anggaran dan melakukan monitoring intensif di setiap perangkat daerah demi memastikan target akhir tahun dapat tercapai.(Adv)