MusrenbangCam Bengalon 2026 Dorong Arah Baru Pembangunan Non-Tambang

Bebaya.id, Bengalon – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengubah arah pembangunan agar lebih berkelanjutan kembali ditegaskan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MusrenbangCam) Bengalon Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 4–5 Februari 2026, di Gedung Serba Guna (GSG) Sepaso Timur.

Forum perencanaan tahunan tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan kebutuhan prioritas masyarakat. MusrenbangCam Bengalon tahun ini mengusung tema “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Menuju Kutai Timur Sejahtera”.

Melalui Sekretaris Camat Bengalon, Permana Sari, Camat Ahmad Rasyid menekankan pentingnya MusrenbangCam sebagai sarana menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“MusrenbangCam bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang menentukan prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kami mendorong desa menyusun usulan yang tepat sasaran dan berdampak langsung,” ujar Permana Sari, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, fokus pembangunan Bengalon diarahkan pada empat sektor utama, yakni pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia. Seluruh usulan diharapkan selaras dengan rencana pembangunan Kutai Timur tahun 2027.

Permana juga menekankan pentingnya ketepatan data, baik lokasi kegiatan maupun calon penerima manfaat, agar pelaksanaan program ke depan berjalan efektif dan tidak menemui kendala administratif.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kutim melalui Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Ripto Widargo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan fondasi transformasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

“Ke depan, sektor-sektor berkelanjutan seperti pertanian dalam arti luas harus menjadi penopang utama ekonomi daerah. Ini penting agar pembangunan Kutai Timur tidak bergantung pada sumber daya yang terbatas,” jelas Ripto.

Ia juga menyoroti peran infrastruktur dalam mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Akses jalan dan konektivitas antarwilayah dinilai krusial untuk menekan biaya distribusi serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi hasil produksi masyarakat Bengalon.

“Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya peningkatan ekonomi masyarakat akan sulit berkembang,” tambahnya.

Meski setiap desa diberi ruang mengajukan hingga 20 usulan, Ripto mengingatkan agar desa lebih selektif dalam menentukan program prioritas.

“Lebih baik mengajukan beberapa program unggulan yang benar-benar mendesak dan realistis untuk direalisasikan, daripada banyak usulan tetapi sulit diakomodir karena keterbatasan anggaran,” pungkasnya.